Legalitas Startup di Indonesia: Apa Saja yang Harus Disiapkan?

Legalitas Startup di Indonesia, Apa Saja yang Harus Disiapkan?

Legalitas Startup di Indonesia: Apa Saja yang Harus Disiapkan?

Posted at h in Legal by
0 Likes

Membangun startup bukan hanya tentang menemukan ide, membuat produk, dan mencari pelanggan. Sejak tahap awal, founder juga perlu memperhatikan legalitas startup di Indonesia agar bisnis memiliki dasar hukum yang jelas dan lebih siap ketika berkembang.

Legalitas semakin penting ketika startup mulai merekrut karyawan, bekerja sama dengan perusahaan lain, menerima investasi, atau mengoperasikan platform digital. Lalu, dokumen dan perizinan apa saja yang perlu dipersiapkan?

1. Tentukan Bentuk Badan Usaha

Langkah pertama adalah menentukan bentuk usaha yang sesuai dengan rencana bisnis. Bagi startup yang direncanakan berkembang bersama beberapa founder atau membuka peluang masuknya investor, Perseroan Terbatas (PT) sering menjadi pilihan karena memiliki struktur kepemilikan dalam bentuk saham.

Founder juga perlu menentukan beberapa hal sejak awal, seperti:

  • siapa pemegang saham perusahaan;
  • pembagian kepemilikan saham;
  • susunan direksi dan komisaris;
  • modal perusahaan;
  • alamat dan tempat kedudukan perusahaan.

Pembagian saham sebaiknya tidak hanya dibuat berdasarkan kesepakatan lisan. Struktur kepemilikan perlu dipikirkan sejak awal agar tidak menjadi sumber konflik ketika perusahaan berkembang.

2. Siapkan Dokumen Pendirian Perusahaan

Apabila memilih PT, proses pendirian perusahaan perlu dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar perusahaan memperoleh status badan hukum. Data yang dipersiapkan biasanya meliputi nama perusahaan, kegiatan usaha, modal, alamat, data pemegang saham, hingga susunan pengurus. Dokumen pendirian inilah yang nantinya menjadi salah satu dasar perusahaan dalam mengurus berbagai administrasi berikutnya.

3. Mengurus NIB melalui OSS

Setelah badan usaha terbentuk, startup perlu memperhatikan perizinan berusaha melalui sistem Online Single Submission atau OSS. Salah satu dokumen pentingnya adalah Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB merupakan identitas resmi untuk memulai atau menjalankan kegiatan usaha di Indonesia.

Saat mengurus perizinan, startup juga perlu menentukan KBLI yang sesuai dengan kegiatan bisnisnya. Pemilihan KBLI perlu dilakukan dengan tepat karena berkaitan dengan kegiatan usaha serta perizinan yang harus dipenuhi. Sistem perizinan berusaha di Indonesia berbasis risiko. Karena itu, persyaratan untuk setiap kegiatan usaha dapat berbeda sesuai tingkat risikonya.

4. Perhatikan Administrasi Perpajakan

Startup yang sudah memiliki badan usaha juga perlu menyiapkan administrasi perpajakan perusahaan. Penting bagi founder untuk mulai memisahkan transaksi pribadi dengan transaksi perusahaan. Hal ini akan membantu pencatatan pendapatan, pengeluaran, pembayaran kepada vendor, penggajian, hingga penyusunan laporan keuangan. Jangan menunggu transaksi perusahaan menjadi besar sebelum mulai merapikan administrasi keuangan dan perpajakan.

5. Lindungi Merek dan Kekayaan Intelektual

Nama startup, logo, aplikasi, desain, software, atau produk tertentu dapat menjadi aset penting perusahaan. Founder sebaiknya mulai memperhatikan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), terutama merek yang digunakan untuk menjalankan bisnis. Pengecekan merek sejak awal juga penting agar startup tidak terlanjur membangun branding menggunakan nama yang ternyata memiliki permasalahan dengan merek pihak lain.

6. Siapkan Perjanjian dengan Founder dan Partner

Kesepakatan antar-founder sering kali dianggap tidak terlalu penting ketika bisnis masih kecil. Padahal, ketika startup berkembang, pembagian saham, tanggung jawab, hingga keputusan bisnis dapat menimbulkan perbedaan pendapat. Perusahaan dapat mempertimbangkan dokumen atau perjanjian yang mengatur hubungan antar-founder maupun kerja sama dengan pihak lain. Perjanjian dengan vendor, klien, pekerja, serta mitra bisnis juga sebaiknya dibuat secara jelas sesuai kebutuhan transaksi.

7. Periksa Kewajiban PSE untuk Startup Digital

Startup yang mengoperasikan website, aplikasi, marketplace, platform, atau sistem elektronik juga perlu memeriksa apakah termasuk kategori Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat. Kewajiban ini perlu diperhatikan terutama jika sistem elektronik digunakan untuk menawarkan barang atau jasa, menyediakan transaksi, layanan komunikasi, konten digital, maupun memproses data pribadi dalam pelayanan kepada masyarakat. Artinya, startup digital tidak cukup hanya memiliki PT dan NIB. Jenis layanan yang dijalankan juga perlu diperiksa untuk menentukan kewajiban tambahan.

Persiapkan Legalitas Sebelum Startup Berkembang

Mengurus legalitas startup di Indonesia sebaiknya dilakukan sejak struktur bisnis mulai terbentuk, bukan setelah perusahaan menghadapi masalah administrasi. Mulai dari badan hukum, NIB, KBLI, perpajakan, HKI, perjanjian bisnis hingga kewajiban PSE perlu disesuaikan dengan model bisnis masing-masing startup.

Masih bingung menentukan legalitas dan perizinan yang dibutuhkan startup Anda? Konsultasikan kebutuhan pendirian badan usaha dan perizinan melalui Quickle Permit agar proses persiapan legalitas bisnis dapat dilakukan dengan lebih terarah. WhatsApp kami +6281211755650

Orang lain juga melihat ini:

FAQ

Apakah Startup Wajib Berbentuk PT?

Tidak selalu. Bentuk badan usaha dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan skala bisnis. Namun, PT sering dipilih startup yang memiliki beberapa founder, berencana menerima investor, atau ingin membangun struktur kepemilikan yang lebih jelas.

Apakah Startup yang Baru Berdiri Harus Langsung Mendaftarkan Merek?

Tidak wajib dilakukan bersamaan dengan pendirian perusahaan, tetapi pendaftaran merek sebaiknya dipertimbangkan sejak awal. Hal ini penting untuk melindungi nama atau identitas bisnis yang digunakan dalam kegiatan komersial.

Apakah Semua Startup Digital Wajib Daftar PSE?

Tidak otomatis semua startup digital memiliki kewajiban yang sama. Kewajiban pendaftaran PSE bergantung pada jenis sistem elektronik dan layanan yang diselenggarakan. Karena itu, model bisnis dan fungsi platform perlu diperiksa terlebih dahulu.