Bagaimana Cara dan Persyaratan Mendirikan PT 2026
Persyaratan Perseroan Terbatas (PT) pada 2026 tidak lagi rumit, tetapi tetap menuntut ketelitian. Regulasi semakin terintegrasi secara digital, sementara kesalahan administratif justru makin sulit diperbaiki di tahap akhir.
Banyak pelaku usaha gagal memanfaatkan kemudahan sistem karena kurang memahami detail hukum, khususnya soal struktur PT, KBLI, dan izin berbasis risiko. Padahal, kesalahan di awal bisa berdampak pada operasional dan kerja sama bisnis.
Artikel ini membahas cara dan persyaratan mendirikan PT terbaru. Penjelasan didasarkan pada praktik pendirian PT yang umum digunakan oleh konsultan dan notaris.
Pengertian PT dan Fungsinya
Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, dengan modal terbagi dalam saham. Status badan hukum PT diperoleh setelah pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM.
Fungsi utama PT adalah memisahkan harta pribadi pemilik dengan aset perusahaan. Dengan pemisahan ini, risiko bisnis tidak langsung membebani kekayaan pribadi pemegang saham.
Selain perlindungan hukum, PT memberikan nilai tambah dari sisi kredibilitas. Banyak bank, investor, dan mitra usaha mensyaratkan bentuk usaha PT sebelum menjalin kerja sama.
Persyaratan Mendirikan PT Terbaru
Persyaratan mendirikan PT pada dasarnya tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, tetapi detail administratif menjadi jauh lebih menentukan. Sistem digital yang terintegrasi membuat setiap data saling terhubung, sehingga kesalahan kecil dapat berdampak pada proses perizinan berikutnya.
Secara hukum, PT wajib memenuhi persyaratan identitas perusahaan dan struktur kepengurusan. Identitas ini akan tercantum dalam akta pendirian dan menjadi dasar pengesahan badan hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM. Karena itu, seluruh data harus konsisten sejak awal.
Berikut persyaratan utama mendirikan PT yang wajib disiapkan sebelum proses dimulai:
-
Nama PT yang unik dan belum digunakan
-
Data pendiri dan pemegang saham
-
Susunan direksi dan komisaris
-
Alamat domisili perusahaan
-
Maksud dan tujuan usaha sesuai KBLI
Modal perusahaan juga harus ditentukan sejak awal pendirian. Meskipun tidak ada batas minimal modal untuk usaha mikro dan kecil, besaran modal tetap perlu disesuaikan dengan skala dan jenis kegiatan usaha agar tidak menimbulkan kendala saat perizinan dan kerja sama.
Selain itu, pemilihan KBLI menjadi persyaratan krusial yang sering diabaikan. KBLI tidak hanya menentukan jenis izin usaha, tetapi juga memengaruhi kewajiban perizinan lanjutan melalui sistem Online Single Submission (OSS). Kesalahan KBLI dapat menyebabkan izin tidak berlaku efektif meskipun PT sudah berdiri secara hukum.
Cara Mendirikan PT
Proses mendirikan PT sudah terintegrasi secara digital, tetapi tetap harus mengikuti tahapan hukum yang berurutan. Setiap langkah saling berkaitan, sehingga tidak bisa dilewati atau dilakukan secara terbalik.
Kesalahan paling umum terjadi karena pelaku usaha langsung mengurus izin tanpa menyiapkan struktur PT dengan benar. Padahal, sistem akan menolak data yang tidak konsisten antara akta, pajak, dan perizinan.
Berikut tahapan cara mendirikan PT yang benar dan legal:
1. Menentukan Struktur dan Data Perusahaan
Langkah pertama adalah menentukan struktur PT secara matang. Ini mencakup siapa pendiri, pemegang saham, direksi, dan komisaris, beserta pembagian sahamnya.
Penentuan struktur ini bukan formalitas. Struktur kepemilikan akan berpengaruh pada kontrol perusahaan, pembagian keuntungan, serta pengambilan keputusan strategis di kemudian hari.
Selain struktur, tentukan juga nama PT, alamat domisili, dan kegiatan usaha. Seluruh data ini harus konsisten dan siap dimasukkan ke akta pendirian.
2. Pembuatan Akta Pendirian oleh Notaris
Setelah data perusahaan siap, proses dilanjutkan dengan pembuatan akta pendirian oleh notaris. Akta ini menjadi dokumen hukum utama yang mengikat seluruh pihak dalam PT.
Di dalam akta, notaris akan mencantumkan anggaran dasar, maksud dan tujuan usaha, modal, serta susunan pengurus. Kesalahan di tahap ini bisa menyulitkan perubahan di kemudian hari.
Setelah akta ditandatangani, notaris akan mengajukan pengesahan badan hukum ke Kementerian Hukum dan HAM. Sejak pengesahan terbit, PT resmi memiliki status badan hukum.
3. Pengurusan NPWP dan Administrasi Pajak
Setelah PT sah secara hukum, langkah berikutnya adalah mengurus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan. NPWP menjadi identitas PT dalam seluruh aktivitas perpajakan.
Tanpa NPWP, PT tidak dapat mengakses sistem perizinan usaha dan tidak bisa menjalankan kewajiban pajak secara resmi. Oleh karena itu, tahap ini tidak boleh ditunda.
Pada tahap ini pula, perusahaan perlu menyiapkan sistem administrasi pajak dasar agar tidak mengalami kendala saat mulai beroperasi.
4. Pendaftaran Izin Usaha Melalui OSS
Seluruh izin usaha PT pada 2026 dilakukan melalui sistem Online Single Submission (OSS). Pendaftaran OSS dilakukan menggunakan data yang sudah terverifikasi sebelumnya.
Langkah awal adalah penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB berfungsi sebagai identitas usaha, izin dasar, dan akses ke perizinan lanjutan.
Berdasarkan tingkat risiko usaha, PT mungkin hanya memerlukan NIB atau harus melengkapi Sertifikat Standar dan izin operasional. Ketepatan pemilihan KBLI sangat menentukan kelancaran proses ini.
5. Finalisasi dan Kesiapan Operasional
Setelah seluruh izin terbit, PT secara hukum sudah boleh menjalankan kegiatan usaha. Namun, kesiapan operasional tidak hanya soal izin.
Pastikan seluruh dokumen legal tersimpan rapi dan mudah diakses. Dokumen ini akan dibutuhkan saat audit, kerja sama, atau pengajuan pembiayaan.
Tahap akhir adalah memastikan kegiatan usaha berjalan sesuai izin yang dimiliki. Perubahan aktivitas bisnis wajib diperbarui agar status PT tetap sah dan aman secara hukum.
Kesimpulan
Mengurus pendirian PT memang bisa dilakukan sendiri, tetapi kesalahan kecil di awal sering berujung pada izin tidak aktif, KBLI keliru, atau struktur PT yang sulit dikembangkan. Di tahap inilah banyak pelaku usaha kehilangan waktu dan biaya.
Quickle Permit membantu proses pendirian PT secara menyeluruh, mulai dari penentuan struktur perusahaan, penyusunan akta, hingga pengurusan izin usaha yang sesuai dengan kegiatan bisnis Anda.
FAQ Seputar Cara dan Persyaratan Mendirikan PT
Q: Lebih baik urus PT sendiri atau pakai jasa?
A: Kalau strukturnya sederhana dan Anda paham prosesnya, bisa urus sendiri. Tapi untuk usaha yang ingin cepat jalan dan minim risiko salah izin, pakai jasa biasanya lebih aman.
Q: Berapa lama proses mendirikan PT sampai siap usaha?
A: Jika data lengkap dan tidak ada revisi, pendirian PT dan NIB bisa selesai dalam beberapa hari kerja. Izin tambahan tergantung jenis usaha dan tingkat risikonya.
Q: Apakah semua PT wajib punya izin usaha tambahan?
A: Tidak selalu. Tergantung tingkat risiko usaha. Ada PT yang cukup dengan NIB, ada juga yang wajib punya Sertifikat Standar atau izin operasional.
Q: Apakah KBLI bisa diubah setelah PT berdiri?
A: Bisa, tapi prosesnya tidak selalu sederhana. Karena itu, penentuan KBLI sebaiknya dilakukan dengan tepat sejak awal.
Q: Apakah PT Perorangan bisa diubah jadi PT biasa?
A: Bisa. Jika pemegang saham bertambah atau skala usaha meningkat, PT Perorangan dapat ditingkatkan menjadi PT Persekutuan Modal.